TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin industri produk halal dikembangkan dan diperluas. Dengan demikian ekonomi dan keuangan syariah bisa ditingkatkan.
"Kita jangan hanya menjadi negara yang tukang memberikan sertifikat halal, menyetempel kehalalan produk, menjadi konsumen produk halal, tapi kita ingin Indonesia menjadi produsen produk halal yang kita ekspor ke berbagai negara," ujar Ma'ruf kala membuka acara Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 13 November 2019. Ia menegaskan keinginannya mendorong industri halal Indonesia berkembang.
Bukan hanya terkait industri halal, Ma'ruf juga ingin adanya pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah. Sebab, ia ingin Indonesia mengejar negara dengan penduduk mayoritas islam lain soal pangsa pasar keuangan syariah.
Ia menyebut beberapa negara dengan pangsa pasar keuangan syariah yang cukup tinggi, misalnya Mesir 9,5 persen, Pakistan, 10,4 persen, dan Malaysia 28,2 persen. "Sampai Januari 2019, market share keuangan di Indonesia termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,6 persen. khusus untuk perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen," ujar Ma'ruf.
Di samping itu, Ma'ruf juga mengatakan pembiayaan sosial, seperti zakat dan wakaf, juga mesti ikut dikembangkan. Saat ini, zakat yang berhasil dihimpun dalam setahun baru mencapai 3,5 persen atau sekitar Rp 8 triliun. Padahal, Indonesia memiliki potensi zakat lebih dari Rp 230 triliun.
"Kami juga akan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah atau bisnis syariah," ujar Ma'ruf. Ma'ruf berpendapat peningkatan keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan adalah hal yang penting. Sebab, saat ini porsi tersebut masih terpantau sedikit.
"Saat ini kegiatan ekonomi umat masih tertinggal," ujar Ma'ruf. Ia mengatakan keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan.
Hal ini, menurut Ma'ruf, sejalan dengan tujuan masyarakat bernegara, yaitu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Adapun peningkatan kesejahteraan diukur dari keberhasilan ekonomi suatu negara.
